Searching...
Jumat, 30 Agustus 2013

Apa Perlu Gerakan Revolusi Untuk Basmi Korupsi?

Hakim Agung Suhadi Perlu direvolusi
Melihat kenyataan hukum dan keadilan pada para pelaku korupsi di Indonesia yang semakin pahit dan menyedihkan, membuat saya bertanya dalam hati,"apa perlu gerakan revolusi untuk basmi korupsi?" Ini bukan masalah ringan dan bahkan sangat memalukan bangsa, lalu parahnya dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Bukan main, seorang koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara sebesar 1,2 triliun, Sudjiono Timan bebas oleh keputusan PK yang dipimpin Hakim Agung Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya.

Masih segar dalam ingatan ketika saat terjadi perubahan dari era pemerintahan Suharto era reformasi, dimana pada waktu itu terjadi demo besar-besaran disana-sini dengan tuntutan mundur Presiden Suharto waktu itu. Pada akhirnya berhasil melengserkan kekuasaan yang telah bercokol dan berurat di Indonesia selama 32 tahun. Tentunya ketika itu keadaan sangat panas dan mengerikan, juga banyak menimbulkan korban. Bukan saja korban harta, bahkan jiwa pun jadi korban ketika itu. Padahal hanya untuk satu perubahan, yaitu menurunkan rezim kepemimpinan Suharto. Lalu apakah ini yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi?

Bukan apa-apa, jujur saja setelah mengetahui koruptor kelas kakap bernilai triliunan lolos rasanya hukum di Indonesia sangat lemah dan begitu mudah diputar balik. Entahlah, cara apa lagi yang cocok untuk berantas korupsi di Indonesia, bila melihat kenyataan yang terjadi belakangan ini. Mungkin bisa pecah kepala para pelaku pemberantasan korupsi, terutama di KPK yang telah susah payah menjebloskan para pelaku korupsi dan akhirnya bebas merdeka. Kerja sia-sia tak berguna, tidak ada efek jera bagi para pelaku baru ketika melihat kenyataan koruptor buronan kelas kakap itu saja bisa melakukan PK dan bebas pula. Mau dibawa kemana negeri ini, terus menerus memble hukumnya? Pelaku hukum gemblung banyak di Indonesia, koruptor akhirnya dihukum seperti pindah rumah sejenak.

Sepak terjang para pelaku korupsi ini sudah menjijikkan dan menyebalkan, yang parahnya bisa membangkitkan emosi kita semua yang tidak melakukan korupsi akhirnya menanggung hutang akibat kelakuan koruptor itu semua. Bukan saja Sudjiono Timan, Nazaruddin atau Angie dan lainnya, semua pelaku korupsi sudah seperti wabah penyakit yang harus segera diberantas bersama. Cara halus dan bermartabat sepertinya tidak ada pengaruh bagi mereka, masa iya harus seperti revolusi Perancis? Atau seperti pembersihan antek-antek PKI di jaman presiden Suharto? Apa itu yang harus dilakukan?

Cepat atau lambat negeri ini akan bubar akibat ulah orang Indonesia sendiri yang sifat korupsinya itu bukan kecendrungan, melainkan sudah mendarah daging. Masa iy harus terjadi seperti hal yang sama ketika melengserkan presiden Suharto? Masa iya rakyat harus berbondong-bondong menyerbu pelaku korupsi dan membabat habis seluruh keluarganya sampai ke akar-akarnya? Itu sepertinya tidak mungkin, dan tidak manusiawi. Susah juga berpikir manusiawi atau masalah HAM, karena pada dasarnya para koruptor itu juga tidak manusiawi dan tidak mengerti HAM, ketika melakukan korupsi. Bingung dan sulit bukan?

Ini lagi, bisa-bisanya MA memberikan putusan bebas pada buronan. Jelas-jelas terpidana yang mengajukan PK itu tidak pernah menjalani putusan pengadilan di tingkat kasasi dan kenapa jedul PK -nya itu ko ya diterima dan bebas pula. Ini bukti  Hakim Agung pada sidang PK kasus korupsi Sudjiono Timan super hebat dan memiliki jawaban Hukum konkrit. Model begini kenapa bisa jadi hakim agung ya? Saya setuju dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Dr Bagir Manan menyatakan majelis hakim yang melepaskan koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan tidak punya harga diri. Alasannya Timan yang kini buronan, bisa menghirup udara bebas karena putusan para majelis di tingkat peninjauan kembali (PK). (sumber: Detik).

Korupsi di Indonesia benar-benar sangat licin, buas dan kejam, hebatnya saat ini mereka itu sakti mandraguna dan berwibawa. Saya yakin Gundala putra petir akan jatuh ketika terbang dan akan tersambar petir sendiri ketika berhadapan dengan para pelaku korupsi di Indonesia. Robocop juga males menangkap mereka, karena mereka para pelaku korupsi banyak yang bela, jadi robocop malas karena takut pelurunya nyasar kena pendukung koruptor. Yah seperti inilah bahasa dagelan pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah cape, banyak keluar biaya pada proses penangkapan, eh akhirnya lepas.....pas pret. Hal ini sudah jadi tontonan umum di Indonesia, lalu sampai kapan kesabaran itu ada batasnya bila melihat kenyataan hukum jadi bola pelaku dan konco-konco tindak kejahatan korupsi?

Masa iya Indonesia terus-terusan jadi sapi perah orang Indonesia berotak korup, bukannya jaman ini sudah dekat kiamat makin tobat malah makin menjadi. Geram dan bingung, itu hal yang memungkinkan terjadinya gerakan revolusi untuk berantas korupsi. Dimana begitu tahu si A korupsi, tidak lama keluarga dan keturunannya, bahkan rumput di rumahnya akan dicabut oleh rakyat Indonesia yang tidak korupsi. Kejam ya kelihatannya, tapi mau pakai cara apa lagi? Semua dibatasi oleh, HAM dan tetek bengek lainnya, lalu akhirnya para pelaku korupsi tersenyum gembira  Tidak pernah ada produk hukum yang tegas dan mematikan  Disini hanya produk hukum yang didalamnya sengaja dibuat celah agar bisa ditangkis, ditepis dan ngeles, lalu mereka ngacir dan selamat dari tuntutan berat akibat korupsi. 

Sebagai penutup, selama hukum itu dibuat oleh manusia dan manusianya bersaudara serta berjiwa korup ya sama saja. Jadi pertanyaan di awal, yaitu:"Apa perlu gerakan revolusi untuk basmi korupsi?" jawabannya bisa ya atau bisa tidak, asalkan kita besok tidak lagi memilih para pembuat undang-undang dan pemimpin memble. Cerio,..Peace!!

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!