Searching...
Sabtu, 04 Mei 2013

Kenapa Jokowi Harus Berhutang Demi MRT?

Kenapa Jokowi Harus Berhutang Demi MRT
Berita pencanangan dimulainya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi itu bisa dikatakan langkah maju setelah 24 tahun perencanaan MRT di DKI Jakarta. Pembangunan MRT ini bisa dibilang mega proyek yang menelan anggaran cukup besar dan waktu yang lumayan lama hingga 2017, kalau tidak salah baca berkisar 125 miliyar yen (12.4 triliyun rupiah). Seluruh dana tersebut dikabarkan berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertanyaannya adalah, kenapa Jokowi harus berhutang demi MRT?

Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pastinya memiliki alasan dan dasar cukup kuat mencanangkan dimulainya pembangunan MRT yang menelan biaya dan waktu cukup besar, bahkan bisa disebut mega proyek pertama di DKI Jakarta. Alasan solusi alternatif transportasi umum yang baik selain sarana transportasi umum lainnya atau sedikit mengurangi kemacetan mungkin bisa dikatakan masuk akal. Atau bisa jadi dan masih masuk akal, bila alasan pembangunan MRT itu sebagai simbol transportasi modern ibukota negara. Namun, yang tidak masuk akal adalah sumber dana pembangunan MRT itu berasal dari dana pinjaman.

Kenapa saya berani mengatakan sumber dana pembangunan MRT yang berasal dari pinjaman itu tidak masuk akal? Dasar pemikirannya adalah ketika melihat antara kepentingan dan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta. Pastinya semua akan melakukan suatu hal yang disebut berhutang, bila hal itu adalah sangat penting (urgent) dan tidak bisa ditunda lagi. Lainnya adalah bisa disebut wajat berhutang bila memang tidak mampu dan memiliki potensi besar dan menguntungkan. Tidak mungkin seseorang berhutang sedangkan dia itu memiliki dana berlimpah, seperti APBD DKI Jakarta yang pada tahun 2012 memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2012 sebesar Rp 8,34 triliun. Nah bila biaya pembangunan MRT sebesar 15 triliyun itu dipandang urgent atau wajib dilakukan, kenapa harus pinjam dari JICA dan tidak gunakan dana sisa ditahun 2012 dan sisa tahun-tahun berikutnya.

Sebagai warga DKI Jakarta pastinya sangat senang bila ada MRT nantinya. Selain berfungsi sebagai transportasi massal, tentunya MRT akan meningkatkan gengsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. Disamping rasa senang ada sedikit tanda tanya tentang sumber pembiayaan pembangunan MRT itu sendiri. Masa untuk dana sebesar 15 triliyun DKI Jakarta tidak ada? Bukankah setiap tahun ada kelebihan sekian triliyun dan bahkan pada APBD yang disahkan sebesar Rp 49,97 triliun akhirnya diketok oleh DPRD DKI, Senin (28/1). Didalam APBD DKI Jakarta 2013 tersebut terdapat beberapa program unggulan, termasuk pembangunan MRT. Lalu kenapa kemudian dana itu adalah merupakan dana pinjaman dari JICA?

Eit jangan sensi dulu, ini ditulis karena ada yang mengganjal tentang dana pembangunan MRT yang berasal dari dana pinjaman. Padahal bila dipikir bodohnya saja, untuk 15 triliyun kenapa tidak bisa pinjam pada pemerintah pusat. Untuk dana sebesar 15 Triliyun rupiah bukan hal memberatkan keuangan negara, apalagi pembangunan MRT itu untuk kepentingan rakyat dan akan menjadi simbol transportasi modern Ibukota negara Indonesia. Bank century bisa, Hambalang bisa dan beberapa dana pemerintah lainnya terbang untuk urusan tidak jelas, kenapa untuk pembangunan MRT harus hutang? Subsidi BBM sekian triliyun bisa, lalu apa alasannya tidak bisa meminjamkan duit cash 15 Triliyun ke Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta? Herankan??

Apakah dengan dana pinjaman itu jadi masalah, hingga perlu dipertanyakan? Ya iyalah, pasti dana pinjaman itu ada 'udang dibalik toples'. Mana ada di dunia ini yang free seperti di blogger, semua harus balik dan menguntungkan si empunya uang. Coba kita lihat, siapa yang melakukan pelaksaan pembangunan MRT itu? Indonesia murni atau asing? Bukan, 70 % pekerjaan dikuasai oleh negara uang berasal.. Bukankah ini berarti Indonesia hanya jadi tukang di negerinya sendiri? Itu berarti uang tersebut akhirnya akan kembali ke negara pemodal, bukan lari ke bangsa Indonesia bila dalam pembangunan MRT Indonesia asli hanya dilibatkan 30%. 

Jujur rasa kebangsaan saya merasa terusik melihat fenomena pendanaan pembangunan MRT yang harus didapat dari pinjaman luar negeri. Siapapun sudah tahu dan umum terjadi, bila pinjam peminjam itu pasti ada unsur untung rugi. Untuk itulah, kenapa pekerjaan sebagian besar dikuasai oleh negara asal pemodal. Bukankah kita sudah merdeka sejak 1945, lalu kenapa juga dijaman modern ini masih jadi budak di negeri sendiri. Masa sih pemerintah tidak malu dan lebih rela dananya dikorupsi dibanding mendanai pembangunan yang bersifat umum demi rakyat banyak?

Sumber pendanaan pembangunan MRT ini sangat fenomenal seperti gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang fenomenal itu. Meskipun diatas kertas pemerintah pusat menanggung hampir separuh (48%) dari dana yang dibutuhkan, tapi tetap saja dana itu adalah bersumber dari pinjaman dan bukan dari kantong pemerintah Indonesia sendiri. Teganya-teganya! Rakyat yang harus mengembalikan hutang itu dalam bentuk tiket atau karcis MRT nantinya. Akhirnya dengan pinjaman itu, bangsa Indonesia hanya jadi tukang dan secara tidak sadar dijajah kembali oleh asing dan harus membayar. Kapan Indonesia jadi negara yang berdaulat penuh?

Program Unggulan Kerja Jokowi

Entah kenapa diatas kertas APBD itu disebut MRT sebagai satu dari beberapa proggram unggulan, tapi sumber dana berasal dari dana pinjaman. Saya tidak yakin bila rencana itu seperti proposal pengajuan kredit yang dibuat di Salemba, hingga nilai angka jadi tinggi dan menarik untuk disetujui. Dana pinjaman tidak termasuk dalam hitungan sumber APBD, lalu kenapa ada tulisan MRT sebagai program unggulan di dalam APBD, bila pendanaannya adalah merupakan dana pinjaman? Siapapun orangnya pasti bisa menghitung, tanpa pinjaman dari luar negeri atau pemerintah pusat meski bersusah payah pembangunan MRT bisa dilaksanakan dengan kekuatan yang dimiliki DKI Jakarta. Dana sebesar 15 Triliyun bisa terkumpul dari beberapa bank pemerintah, bila memang urgent dalam bentuk cash. Hutang ke saudara sendiri lebih baik dibanding ke luar negeri dengan beberapa catatan. Kenapa tidak seperti itu ya, seperti pembangunan jalan tol layang lingkar Jakarta, Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc.

Beberapa aspek termasuk aspek fungsional mungkin tidak dipermasalahkan lagi, Jakarta memang perlu solusi transportasi umum yang baik dan terintegrasi. Namun bila melihat sumber dana pembangunan MRT yang berasal dari negara lain itu yang membuat heran, karena sebenarnya bisa diatasi sendiri. Ya, semoga saja pembangunan MRT berhasil dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari, apalagi korupsi. Mungkin alasan, tujuan dan lain sebagainya dari peminjaman dana peminjaman itu hanya Tuhan Yang Tahu dan Jokowi mungkin juga tahu. Mohon maaf, tulisan 'Kenapa Jokowi Harus Berhutang Demi MRT?' hanyalah pertanyaan pribadi mengenai sumber dana pembangunan MRT.

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!