Searching...
Selasa, 16 April 2013

Bila Mantan Napi Jadi Anggota Legislatif


Mantan Napi Boleh Manjadi Anggota Legislatif
Apa jadinya negara Indonesia, bila mantan napi jadi anggota legislatif? Itulah pertanyaan yang muncul melihat berita dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/7/2009. Putusan MK ini menganulir UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 51 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf g dan Revisi UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerinatahan Daerah Pasal 58 huruf f. Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah harus bersih dari catatan kriminal (fadilabidin).

Sepertinya amar putusan MK tersebut menjadi dilema bagi demokrasi di Indonesia, karena sepertinya demokrasi di Indonesia loncat terbang jauh diatas negara top lainnya, seperti negara berbasis liberal USA. Disana calon anggota DPR (House of Representatives), senator, Presiden, Gubernur atau walikota harus memiliki rekam jejak masa lalu bersih dan tidak pernah terjerat kasus kriminal. Pemilihan langsung  saja banyak menimbulkan permasalahan, bagaimana dengan demokrasi terbang bebas seperti itu? 

Dari sisi hak asasi memang tidak ada yang menolak, bila mereka mantan napi menjadi anggota legislatif. Namun permasalahannya, apakah bangsa ini sudah sipa 100% dengan aturan diperbolehkannya mantan napi jadi anggota legislatif? Dalam pilkada dibeberapa daerah yang calonnya bukan mantan napi saja sering rusuh dan kacau, bagaimana jika mantan napi yang pasti didukung oleh pendukung yang tidak jauh beda. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam kampanye ynag calon legislatifnya itu adalah mantan narapidana.

Menurut pendapat saya pribadi, sepintas perubahan yang dibuat MK itu sederhana dan gampang. Namun bila diperhatikan, sejatinya tidak mudah dan tidak segampang yang dibayangkan oleh mantan napi yang ingin menjadi anggota legislatif. Ada dua hal yang paling sulit  harus dilakukan oleh di mantan napi yang ingin mengabdi sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, hingga presiden. Si mantan harus dapat menyisihkan rasa malu ketika harus mengumumkan, bahwa dirinya adalah mantan narapidana dengan kasus A, B atau C dan kemudian harus juga bisa meyakinkan calon pemilihnya (bukan pendukungnya), bahwa dirinya sudah tobat.

Dari kedua hal itu mungkin saja bisa dilakukan dengan baik oleh si mantan napi yang akan menjadi anggota legislatif atau kepala-kepala daerah, apalagi bila si mantan napi itu adalah poltikus tulen Indonesia. Dimana mampu melipat dan menyembunyikan rasa malu jauh-jauh dalam mengakui latar belakang mantan napinya dan satu lagi tentunya si mantan napi ini harus benar-benar 'kuat'. Kategori mantan napi yang bisa melipat rasa malu dan 'kuat' hanyalah mantan napi kasus korupsi, sedangkan untuk mantan napi kasus kejahatan kriminal speerti permapokan, pemerkosaan, pembunuhan dan sejenisnya sepertinya agak berat untuk mendapat simpati dan dukungan.

Untuk mantan napi kasus korupsi adalah calon legislatif mantan napi potensial mendapat dukungan, karena suduah terbiasa tidak punya rasa malu dan masih memiliki modal 'kuat' untuk menyumbat mulut para pendukungnya. Coba kita lihat, sebelum mereka menjadi napi pun, mereka tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan korupsi meskipun akhirnya terbukti bersalah. Disaat proses hukum sebelumnya pun, mereka itu mendapat dukungan begitu berbeda dibanding penjahat-penjahat untuk kasus lain. Jadi, dalih dan dalih akan diutarakan ketika mengakui bahwa dirinya adalah mantan napi yang sesungguhnya bla bla bla tidak bersalah. Diterima atau tidak penjelasan itu, si mantan akan menebar simpati dengan kekuatan simpanan modalnya. Makanya menurut saya mantan napi kasus korupsilah yang kemungkinan akan balik ke kursi dewan perwakilan rakyat atau menjadi kepala-kepala daerah, bahkan bisa menjadi presiden. 

Pastinya produk undang-undangnya akan menarik, karena pembuat undang-undangnya itu sebagian adalah mantan napi. Undang-undang tidak akan bolong-bolong lagi, bila dibuat oleh para mantan napi yang menjadi anggota legislatif sesuai komisi yang ditempatinya. Misalnya anggota legislatif itu adalah mantan napi kasus korupsi, maka perihal pernak-pernik, gaya dan trik korupsi telah dipahaminya dengan matang. Kemudian bila di anggota legislatif ini misalnya ditempatkan di komisi III DPR-RI, dijamin calon koruptor harus berpikir dua kali untuk korupsi atau berpikir dua kali untuk merangkul si mantan napi tersebut agar kemblai menjadi koruptor.

Sepertinya tidak perlu penjelasan panjang lebar lagi, entah itu setuju atau tidak, serta untung ruginya mantan napi jadi anggota legislatif atau pilkada & pilpres sekalipun. Saya pribadi tidak patut mencaci atau menghakimi dengan mengatakan tidak boleh, melarang atau tidak setuju, karena sekarang saja kita telah banyak diperlihatkan oleh anggota dewan yang terjerat kasus kriminal itu notabene orang baik-baik dan ternyata mereka itu kriminal. Melihat itu, mau bilang apa? Ya lebih baik orang kriminal yang tobat ketimbang mereka yang menggunakan jubah kebaikan, kemanusian dan lain sebagainya untuk menutupi wajah asli kriminalnya. Semua itu tergantung pendukung, mau dukung manatan napi? Silahkan!

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!