Searching...
Senin, 04 Maret 2013

Plus Minus Jokowi Jadi Jurkam


Plus Minus jokowi Jadi Jurkam di SumutPlus minus Jokowi jadi jurkam Pilkada, berarti ada kelebihan dan kekurangan dari apa yang beliau lakukan ketika menjadi jurkam pilgub provinsi lain di Indonesia. Sebelumnya, Jokowi pernah menjadi jurkam pasangan cagub dan cawagub Rieke-Teten di Pilkada Jabar. Kemudian pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 dan Minggu 3 Maret 2013, Jokowi kembali menjadi juru kampanye nasional pada kampanye akbar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Effendi Simbolon - Jumiran Abdi yang diusung PDI Perjuangan.

Kali pertama Jokowi menjadi jurkam di pilkada Jabar, yaitu meskipun hanya dengan 2 hari menjadi jurkam Rieke-Teten hasilnya sangat luar biasa. Pasangan Rieke-Teten berhasil menggungguli pasangan Dede-Lex dan menempati urutan ke-2 perolehan suara, baik menurut hitung cepat (quick count) atau hitung manual. Bahkan yang menggelikan adalah, masyarakat Jabar banyak yang berebut ingin bersalaman dengan Jokowi, bukan dengan pasangan cagub-cawagub yang menjadi peran utama. Bagaimana hasil yang akan diperoleh pasangan Effendi Simbolon- Jumiran yang diusung PDI Perjuangan di Pilgub Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 mendatang?

Jokowi saat ini memang populer sekali dengan gebrakan dan cara kerjanya di Jakarta, malah di beberapa survei Jokowi menggungguli tokoh-tokoh bakal capres 2014 termasuk ketua umum partainya sendiri. Semua mata tertuju pada sosok dan sepak terjang Jokowi, tak terkecuali yang pro dan kontra. Apalagi bila melihat fenomena kemenangan Jokowi pada pilkada DKI jakarta adalah disebabkan pilihan pada sosok Jokowi-Ahok. Faktanya partai pemenang pemilu tahun 2009 untuk wilayah DKI Jakarta bukan partai pengusung Jokowi-Ahok.

Keistimewaan Jokowi tersebut mungkin menjadi alasan bagi PDI Perjuangan untuk melibatkan Jokowi menjadi jurkam dari calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan. di Jabar dan Sumut. Keterlibatan menjadi jurkam yang dilakukan oleh Jokowi adalah sepenuhnya hak dari Jokowi. Bila menolak pun, Jokowi tidak bisa dikatakan membangkang PDI Perjuangan. Semua kembali pada pribadi Jokowi untuk mau atau tidak menjadi jurkam dari teman separtainya di pilgub provinsi lain di Indonesia, selama tidak mengganggu kinerja Jokowi sebagai Gubernur Ibukota Negara DKI Jakarta.

Lalu apa hubungannya plus minus Jokowi jadi jurkam dengan penjelasan diatas? Begini, saya pribadi sangat mendukung Jokowi dan percaya pada kemampuan kerja, serta sosok merakyat beliau. Hanya saja, saat ini Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta yang warganya itu terdiri dari berbagai macam golongan, etnis dan partai pastinya. Bagaimana dengan warga DKI yang tidak separtai bila Jokowi menjadi jurkam? Bahkan mungkin, Jokowi saat ini tidak lagi menjadi tokoh politik idola warga Jakarta saja, bisa jadi medan, kalimantan dan beberapa daerah lain sepertinya juga sama. 

Arti plus bisa berarti tambah (+), positif, keuntungan atau kelebihan. Jadi nilai tambah dari keikutsertaan Jokowi sebagai jurkam cagub-cawagub di provinsi lainnya adalah akan mendongkrak perolehan suara dari cagub dan cawagub yang dijurkami oleh Jokowi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, seperti perolehan suara Rieke-Teten yang mengungguli pasangan Dede-Lex di Pilgub Jabar beberapa waktu lalu. Nilai tambah bagi PDI Perjuangan tentu sangat positif sekali, karena PDI perjuangan akan lebih dikenal dan akan naik tingkat kepercayaan akibat sosok Jokowinya. Mungkin pada pemilu 2014 PDI Perjuangan akan lebih mudah diterima oleh rakyat, karena memiliki sosok seperti Jokowi.  Nilai tambah atau keuntungan bagi Jokowi secara pribadi adalah semaikin dikenal, ini sangat menguntungkan apabila memang Jokowi akan menjadi Capres 2014. Hitung-hitung uji elektabilitas secara langsung melalui pilkada provinsi lain di Indonesia.

Arti negatif bisa berarti kurang (-), kerugian atau kekurangan. Jadi nilai minus dari keikutsertaan Jokowi sebagai jurkam cagub-cawagub provinsi lain di Indonesia adalah netralitas Jokowi sebagai seorang pemimpin berbagai golongan termasuk partai dari warga DKI Jakarta sedikit berkurang. Meskipun sejajar, gubernur DKI itu harusnya menjaga netralitas dan tidak menjadi jurkam yang bersifat membela segolongan atau separtai, ini berbeda ketika pak Jokowi menjadi jurkam penyakit kanker yang tujuannya adalah demi kebaikan rakyat banyak. Ketika Jokowi menjadi jurkam pilgub terkesan mementingkan partainya, meskipun itu dilakukan pada hari libur. 

Satu kemungkinan yang akan terjadi adalah, warga dilokasi menganggap cagub-cawagub yang dibantu itu adalah Jokowi. Nah, bila tiba-tiba berbeda atau bahkan melakukan tindak korupsi dan sejenisnya bagaimana? Apakah Jokowi tidak menanggung risiko karena telah memberikan dukungannya. Ini jelas akan menimbulkan efek negatif bagi Jokowi pribadi, yaitu bakal menurunnya minat masyarakat akibat ulah yang dijurkaminya. Hal kurang lainnya bila sosok Jokowi jadi jurkam adalah gambaran ketidakpercayaan diri dan ketidakmampuan cagub dan cawagub memberikan keyakinan dan kepercayaan pada warganya. 

Yang terakhir mudah-mudahan salah, yaitu malah menjatuhkan Jokowi yang sudah dicintai dan telah menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia secara perlahan-lahan. Jokowi menjadi jurkam pastinya akan menjadi bahan bagi lawan-lawan politik Jokowi. Kenapa pendapat terakhir seperti itu? Sebabnya adalah ketika survei begitu ramai dan riuh dengan unggulnya nama Jokowi dari bakal capres 2014 laiinya, bahwa Jokowi tidak akan diusung PDI Perjuangan sebagai capres 2014. Singkatnya percuma bila jadi jurkam, bila melihat pendapat dari partainya yang tidak akan mengusung Jokowi pada Capres 2014 berbanding terbalik dengan keinginan pengagum Jokowi. Seperti ungkapan yang dikutip dibawah ini:
Jakarta - Hasil jajak pendapat tentang bakal capres paling populer, menempatkan Joko Widodo di posisi paling atas. Politisi senior PDIP Taufik Kiemas tidak sepakat jika Jokowi ikut bertarung dalam Pilrpes 2014. "Nggak mungkin. Jangan, kasihan. Kalau saya kasihan," ujar Taufiq singkat usai acara peresmian Gedung Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2/2013)
"Jika Jokowi atau PDIP tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres dan cawapres 2014, maka dalam seketika popularitas dan kredibilitas Jokowi akan langsung jatuh di mata masyarakat karena dia akan dinilai sebagai sosok yang haus jabatan atau kekuasaan," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat dihubungi wartawan, Rabu (20/2/2013). Diakui Basarah, bila PDIP ngotot mengusung Jokowi, PDIP akan dinilai sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten dan menghalalkan segala cara hanya untuk sebuah kemenangan di Pilpres. Atas alasan tersebut maka PDIP tidak untuk mencapreskan Jokowi meskipun polularitas dan elektabilitasnya tertinggi. (sumber)
Tulisan diatas adalah plus minus Jokowi jadi jurkam cagub-cawagub di provinsi lain di Indonesia menurut pendapat pribadi. Politik memang penuh dengan koma dan koma, jadi keterkaitan Jokowi jadi jurkam tidak jelas arahnya. Untuk kepentingan siapa Jokowi itu menjadi jurkam, untuk kepentingan rakyat atau partai? Yang pasti hanya Tuhan Yang Tahu!

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!