Searching...
Kamis, 21 Maret 2013

Perlukah Fit and Proper Test Bagi Calon Wakil Rakyat?


Fit and Proper Test Calon Ketua KPK
Perlukan fit and proper test bagi calon wakil rakyat yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat dari tingkat pusat hingga daerah? Ini menjadi pertanyaan saya pribadi, karena selama ini fit and proper test hanya dilakukan disaat perekrutan setingkat Gubernur Bank Indonesia, Dirut BUMN, Ketua KPK, KY, MK, MA dan sejenisnya. 

Tim penguji tentunya adalah anggota dewan, sesuai dengan komisinya di DPR-RI dan bidang calon yang diuji. Dengan fit and proper test ini, kandidat atau yang akan menduduki suatu jabatan pastinya lebih berkualitas. Namun, apakah anggota tim penguji yang kerap melakukan fit and proper test itu berhak, mampu dan pernah melalui uji serupa?

Pada dasarnya antara kata Fit dan Proper (Inggris) adalah kata sifat yang memiliki arti yang sama, yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga secara sederhana banyak yang mengartikan fit and proper test sebagai tes kepantasan, kepatutan dan kelayakan, yang dipadatkan dengan kelaimat kemampuan dan kepatutan (sumber). Dengan Fit and proper test ini tentu akan menghasilkan pejabat yang berkualitas. Lalu, kenapa ada  pejabat yang pernah melalui fit and proper test kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji, misalnya korupsi atau sejenisnya. Apakah disebabkan fit and proper test waktu itu tidak dilakukan dengan baik atau memang hanya sekedar fit and proper test yang dilakukan oleh penguji yang tidak berkualitas?

Ini pengalaman nyata ketika melihat dua orang anak SD bertengkar, setelah saya tanyakan ternyata permasalahannya sepele tapi mendasar dan sedikit nabok. Dua anak SD tersebut sebenarnya sedang main belajar-belajaran, seorang diantaranya menyalahkan apa yang sedang dikerjakan oleh temannya. Lalu temannya itu bertanya, "Apa kamu pernah mengerjakan ini?" Yang ditanya menjawab," belum!" Nah, kalo belum jangan nyalahin orang dong, belajar dulu dan kalau sudah bisa  baru kamu salahkan aku!". Ada hal menarik dari kejadian tersebut, seusia mereka sudah bisa menentukan bahwa harus menguasai terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian. Bila peristiwa anak SD tersebut dan dihubungkan dengan fit and proper test, apakah anggota dewan itu juga memang benar-benar mumpuni sebagai tim penguji fit and proper test? Bukankah mereka tidak pernah melalui fit and proper test sebelum duduk menjadi anggota Dewan, kecuali hanya seleksi yang dilakukan oleh partainya masing-masing dan bukan dilakukan oleh lembaga yang kredibilitas pengujiannya tinggi. Seperti kutipan dari fit and proper test calon anggota Komisi Yudisial dibawah ini:
Dalam uji kemampuan dan kepatutan tersebut, semua calon menyatakan kesediaan diri untuk menjadi anggota Komisi Yudisial dan berjanji untuk mengubah wajah peradilan di Tanah Air. Sebaliknya, para anggota DPR mencecar para calon dengan sejumlah pertanyaan, tidak hanya mempertanyakan visi dan misi serta komitmen jika terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial, tetapi juga mempertanyakan latar belakang pendidikan, dari mana harta kekayaan para calon, serta berapa gaji yang diinginkan jika menjadi anggota Komisi Yudisial. (sumber:antikorupsi.org)
Jika seorang calon hakim agung saja harus melalui fit and proper tes, kenapa calon wakil rakyat yang nantinya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat hingga daerah tidak melalui fit and proper test? Bukankah tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan itu lebih berat dari seorang hakim agung atau gubernur Bank Indonesia atau Direktur Utama sebuah BUMN? Siapa yang melakukan fit and proper test seoarng calon legislatif? Rakyat atau Partainya masing-masing? Bukankah anggota dewan dari tingkat pusat hingga daerah itu adalah wakil rakyat? Jadi menurut saya yang pantas melakukan fit and proper test bagi calon wakil rakyat yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat pusat hingga daerah adalah rakyat yang diwakili oleh para tokoh dan ahli dibidangnya masing-masing yang berasal dari insitusi atau perguruan tinggi sesuai dengan wilayah dewan perwakilan rakyatnya berada. 

Semakin jenuh melihat kreatifitas korupsi yang lagi-lagi dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat di DPR-RI. Sepertinya mereka itu tidak akan lolos bila dahulu calon legislatif atau wakil rakyat itu melalui fit and proper test. Saya yakin anggota dewan benar-benar menjadi wakil rakyat akan benar-benar bekerja untuk rakyat, bila melalui fit and proper test. Sudah berapa anggota dewan yang terhormat di DPR-RI atau ditingkat daerah melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyatnya? Dimana arti dari janji sebagai wakil rakyat disaat kampanye? Terus terang setelah membaca beberapa refferensi, ternyata tidak pernah ada fit and proper test bagi calon wakil rakyat yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat, entah itu pusat atau daerah. Yang ada hanya seleksi administrasi dan seleksi internal Partai saja, jadi wajar bila seorang calon legislatif akhirnya akan bekerja untuk partainya dan bukan untuk rakyat. 

Diakhir tulisan ini, sebaiknya fit and proper test dilakukan bagi setiap calon wakil rakyat yang akan bertarung di pemilu mendatang, kalau perlu seluruh calon pejabat yang bekerja untuk rakyat harus melaluinya. Dari DPR-RI hingga DPRD tingkat dua, dari calon Presiden hingga lurah dan calon pejabat-pejabat publik lainnya, sehingga Indonesia benar-benar dipimpin dan diwakili oleh orang-orang yang memang patut dan pantas. Mereka yang lolos fit and proper test pasti orang yang memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tidak seperti sekarang! Operator pabrik saja harus melalui seleksi ketat, kenapa calon wakil rakyat tidak? Rakyat yang diwakili tokoh atau para ahli dari Institusi atau universitas adalah penguji yang paling yahut, agar kualitas calon wakil rakyat lebih baik dari saat ini. Maaf kebanyakan..

0 comments:

Posting Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!