Searching...
Jumat, 01 Maret 2013

Hukuman Titik! Solusi Akhir Basmi Penyakit Korupsi


Hukuman Mati Solusi Basmi Penyakit Korupsi
Hukuman titik! Solusi akhir basmi penyakit korupsi, yaitu hukuman yang tidak lagi ada komanya dan berhenti sampai disitu saja. Akibat hukuman ini, para pelaku berikut akan berpikir dua kali untuk korupsi. Kalau bukan hukuman mati, lalu hukuman apalagi yang sama sebagai tanda titik, hingga menjerakan pelaku korupsi berikutnya? Pelaku korupsi saat ini tidak pernah mendapat hukuman yang menjerakan, bahkan bisa dikategorikan ringan. Bandingkan hukuman pencuri dengan nilai 100 juta dengan korupsi sekian miliyar, terbukti pencuri dengan nilai 100 juta lebih berat dibanding pelaku korupsi yang bermilyar-milyar.

Pada artikel sebelumnya mengenai korupsi bukan budaya Indonesia, tapi penyakit di Indonesia. Berarti konsekuensinya adalah harus juga menuliskan cara membasmi penyakit korupsi di Indonesia ini. Antara bingung dan putus asa, bila melihat perkembangan penanganan kasus korupsi di Indonesia ini. Diatas kertas sepertinya semua sangat tidak menyukai tindakan korupsi, tapi disatu sisi pelaku korupsi setelah terjerat hukum tidak pernah mendapatkan hukuman berat. Hukuman doremifasolasido selalu diberikan sebagai hadiah bagi para terpidana kasus korupsi, tidak pernah ada hukuman titik alias selalu koma.

Bila korupsi itu adalah penyakit, korupsi itu tergolong penyakit menular dan sangat berbahaya. Berarti tindakan yang harus diambil bukan sekedar mencabut gigi atau sekedar amputasi kaki akibat diabetes atau kecelakaan. Penyakit korupsi melebihi virus flu burung, karena penyebarannya penyakit korupsi jauh lebih luas dari kasus flu burung. Kalau flu burung yang terjadi disuatu daerah memperoleh perhatian dan tindakan cepat, kenapa kasus korupsi hanya begitu-begitu saja? Pada kasus flu burung, unggas yang terserang langsung dibasmi secara massal, kenapa penyakit korupsi tidak pernah dibasmi secara massal? Pembasmian penyakit selalu dengan koma alias bersambung tanpa titik.

Setuju atau tidak, menurut saya pribadi penyakit korupsi itu tergolong wabah. Alasannya adalah, penyakit korupsi yang mewabah di Indonesia ini tidak hanya terjadi pada oknum-oknum yang telah tertangkap KPK itu saja, masih banyak pelaku korupsi yang saat ini masih bertebaran sebelum terjerat dan terbongkar KPK. Kalau semua jujur, KPK akan sibuk dan penjara tipikor penuh sesak dengan para terpidana korupsi. Dan itu tidak pernah terjadi, karena ketegasan hukum hanya terbatas di KPK, beberapa pejabat bersih dan masyarakat yang sudah jenuh dengan tindak korupsi. Kenyataan yang terjadi tidak pernah ada hukuman berat, apalagi membuat kapok atau efek jera pada pelaku atau pelaku korupsi berikutnya. Bagaiman tidak enteng dan ringan, mereka terpidana korupsi itu bagai pindah rumah saja dan pulang dalam keadaan masih 'berduit'. Artinya hukuman hanya berbentuk koma bukan titik alias selesai (mati), sehingga akan muncul koma-koma lain sebelum akhirnya ditutup oleh titik.

Sepertinya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dikategorikan penyakit berbahaya itu tidak pernah tegas dan tidak ada perhatian khusus seperti pembasmian wabah flu burung. Kalau memang tegas dan serius, pastinya sudah ada hukuman yang menjerakan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kenyataannya tidak pernah ada, semua hanya sekedar teori dan rumusan-rumusan diatas kertas atau bentuk diskusi-diskusi saja. Hukuman mati, pemiskinan, dan lain sebagainya bukan hal baru yang terdengar di beberapa teori dan diskusi para ahli . Hukuman penjera bagi koruptor hanya sekedar angin lalu, karena kenyataan tidak pernah ada pemiskinan yang sesungguhnya, apalagi hukuman mati, selalu koma dan koma tanpa titik.

Pada beberapa diskusi, memang ada pro dan kontra tentang hukuman mati (titik), bahkan hukuman mati ini dipertanyakan sebagai hukuman yang melanggar undang-undang 1945. Pada salah satu diskusi Indonesian Lawyers CLub (ILC) pernah membahas 'hukuman mati langgar undang-undang dasar 1945' sangat menarik meskipun berita lawas, karena beberapa pandangan tentang hukuman mati diungkapkan diantara yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan melanggar pasal 28 UUD 45 dan ada yang mengatakan tidak melanggar UUD 45. Intinya, hukuman mati atau titik hanya sekedar diskusi dan tidak pernah ada di Indonesia ini. 

Memang ada kategori hukuman mati yang telah dituangkan dalam undang-undang, seperti yang dipaparkan oleh Menkumham, Amir Syamsudin , "Telah diatur korupsi itu dihukum mati, dalam hal melakukan korupsi pada dana bantuan untuk bencana alam. Maka dikenakan hukuman mati," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/9). Paparan ini dilontarkan ketika Menkumham menyambut baik fatwa PBNU terkait hukuman mati kepada koruptor yang dihasilkan pada munas PBNU di Palimanan Cirebon pada bulan September 2013 lalu.

Bila membaca berita-berita tentang hukuman penjera bagi para pelaku korupsi, hukuman mati adalah satu yang umum diutarakan sebagai hukuman yang memiliki efek jera pada pelaku korupsi berikutnya. Herannya, kenapa hanya pelaku korupsi pada bantuan sosial saja yang perlu dihukum mati? Pastinya bantuan sosial itu tidak selalu ada, bila tidak terjadi bencana atau sejenisnya. Nah, apakah seperti kasus korupsi vaksin flu burung pun di Kemenkes itu masuk kedalam kategori bantuan sosial atau bukan?

Pendapat-pendapat itu kan sebenarnya aspirasi rakyat dan harus didengar oleh wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat, tapi kenyataan tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat untuk membuat undang-undang hukuman mati bagi tindak pidana korupsi tanpa pengecualian itu bantuan sosial atau bukan. Mereka wakil rakyat sepertinya memerlukan rakyat saat ber bla-bla untuk memilihnya, dan ketika telah duduk dan mendapat berbagai fasilitas mereka kembali menjadi diri sendiri atau hanya untuk golongannya saja. Apa salah bila ada ungkapan seperti itu? 

Pada tahun lalu sebenarnya hukuman titik (mati) ini telah disepakati di tingkat komisi, ''Sekarang ini hanya tinggal menunggu putusan dari sidang pleno saja,'' kata Otong Abdurahman yang juga duduk di Komisi III DPR RI ini. Menurut penjelasannya pada waktu itu memang sempat terjadi perdebatan alot. Ada pihak yang menyatakan tidak setuju. Namun setelah dilakukan proses pengambilan suara, peserta komisi lebih banyak yang menyetujui. Mudah-mudahan hasilnya memang benar-benar ada, bukan sekedar ramai diberita saja dan hanya sebagai penghibur atau ungkapan penenang masyarakat yang telah bosan dengan penyakit korupsi di Indonesia ini. Indonesia perlu hukuman titik bagi pelaku koruptor dan bukan hukuman yang selalu koma.

Indonesia perlu madiri dan berdaulat penuh dalam mengurus dirinya sendiri, jadi apapun perkataan dunia asing tentang hak asasi atau apalah, selama rakyat mendukung kenapa tidak? Jadi untuk apa terlalu ingin te o pe dimata dunia, tapi bobrok dimata rakyatnya sendiri. Saya kagum pada ucapan Hasyim Muzadi: Kedaulatan Negara Semakin Lama Semakin Pudar, Ini Harus Diselamatkan dan "Korupsi itu penyakit menahun, harus ada shock terapi. Saya setuju hukuman mati dari NU, walaupun saya yang pertama kali bicara hukuman mati," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2013/17/9). Jangan lupa, Amerika serikat saja masih menganut hukuman mati (titik) untuk beberapa kasus tindak pidana, kenapa Indonesia tidak?

Kesimpulannya, Indonesia perlu hukuman titik! Untuk dijadikan solusi pebasmian penyakit korupsi di Indonesia. Bukan lagi hukuman-hukuman yang selalu berakhir koma tanpa pernah ada titik, sehingga Indonesia semakin terjangkit penyakit korupsi dan penyakit korupsi di Indonesia ini terus tumbuh subur diatas kebosanan dan kejemuan, serta yang penting lagi adalah hukuman titik atau mati akan mengeluarkan Indonesia dari wabah penyakit korupsi.

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!