Searching...
Jumat, 22 Maret 2013

Banyak Permasalahan Nasional Perlu Perhatian Dibanding Santet


Banyak Permaslalhan Nasional lebih penting daripada Santet
Banyak permasalahan nasional perlu mendapat perhatian, dibanding santet yang bukan menjadi permasalahan genting berskala nasional. Masalah penegakan dan ketidakadilan hukum, masalah kesenjangan sosial, masalah pemerataan ekonomi dan mungkin masalah banjir lebih berskala nasional dan patut diperhatikan oleh para wakil rakyat yang terhormat ketimbang masalah santet. 

Dalam skala nasional, bencana banjir yang dicontohkan itu lebih genting, penting dan perlu mendapat perhatian DPR sebagai bukti pengabdian kepada rakyat yang telah memilih, dengan bentuk rancangan undang-undang yang mendukung pengentasan banjir di seluruh negeri ini. Nah, untuk permasalahan banjir ini baru studi banding ke Belanda atau negara di Eropa lainnya bisa diterima akal sehat, ketimbang study banding masalah santet di Eropa.

Sebagai warga negara Indonesia, saya heran melihat hal-hal aneh yang dilakukan oleh DPR-RI. Kita yang memilih mereka untuk kepentingan kita (rakyat), kenapa terkadang hal yang dilakukan itu tidak mengena bagi rakyat banyak? Santet bukan permasalahan genting, santet bukan permasalahan yang menjadi momok mengerikan bagi rakyat. Kami (rakyat) lebih ngeri dengan kedatangan banjir,. keadilan hukum yang sedikit singit, pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan permasalahan santet yang akan dipelajari DPR-RI dalam menyusun RUU santet hanya isu belaka dan bukan kenyataan. Namun, bila hal mengenai RUU santet yang akan dipelajari di beberapa negara di Eropa benar, berarti kita salah pilih wakil rakyat.

Rakyat berhak menagih janji para anggota dewan yang terhormat, karena santet tidak pernah dijanjikan sebagai program kerja ketika kampanye. Disaat kampanye, mereka itu banyak sekalli berjanji dengan program-program kerja yang bermanfaat dan menyentuh bagi kepentingan rakyat. Kenapa begitu jadi dan duduk semua janji tinggal janji? Banyak hal yang dilakukan oleh wakil rakyat hanya untuk kepentingan mereka atau golongan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan rakyat. Bila dikatakan begini pastinya anggota dewan yang terhormat tidak menerimanya, tapi itu kenyataan. Hasil kerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selama hampir lima tahun menjadi anggota DPR-RI? Kalo memang berhasil memenuhi keinginan rakyat, kenapa banyak demonstrasi dan unjuk rasa sebagai rasa tidak puas dari rakyat?

Menurut undang-undang dasar 1945, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat bukan di gedung MPR/DPR-RI. Semua yang duduk digedung itu adalah pilihan rakyat, meski kadang terpilih oleh sebungkus sembako yang berisi 2 liter beras, 5 indomie, 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula, serta sebungkus kopi kapal api. Mungkin juga dipilih rakyat, karena tidak ada pilihan lagi dan itu merupakan pilihan buruk dari yang terburuk. Apa kenyataan yang terjadi saat ini? Sepertinya wakil rakyat yang terpilih itu berlaku aneh, ada yang korupsi, ada yang bolos, ada yang tertidur, ada yang nonton video porno saat sidang dan lain sebagainya. Ide santet bukan ide yang berguna bagi kami (rakyat), karena santet tidak mewabah seperti korupsi, banjir, ketidakadilan hukum dan pemerataan ekonomi yang timpang, atau mungkin lebih mewabah flu burung.
Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Dimana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2. (sumber: carapedia)
Saya prihatin melihat kenyataan anggota dewan terhormat sepertinya sudah kehabisan ide dan tidak  memiliki visi dan misi yang berguna bagi kepentingan rakyat. Bisa disebut isu santet di DPR-RI itu adalah kebutaan pada kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan saya salah mengira dan santet memang sudah menjadi wabah nasional, sehingga perlu mendapat perhatian serius ketimbang memperhatikan masalah keadilan dan ketegasan hukum bagi pelaku korupsi. Mohon maaf, ini saya tulis karena saya adalah warga negara Indonesia juga.

Andai pun permasalahan santet itu perlu dipelajari, kenapa tidak belajar di Indonesia saja. Santet di Indonesia ya harus dari Indonesia juga sumber ilmunya, bukan dari Eropa. Mungkin di Eropa lain santetnya, disana santet pake Euro untuk menyakiti dan mempengaruhi orang. Di Indonesia santet paling hebat ya pake Rupiah, bukan seperti kasus paku atau jarum yang pernah terjadi pada satu dua warga negara di Indonesia. Saya yakin di Eropa tidak ada rancangan hukum santet yang sama dengan kasus santet di Indonesia. lalu kenapa belajar dari Eropa?? Bahkan, mereka di Eropa akan bingung bila mendengar kata 'santet' yang dibawa dari Indonesia.

Maaf sekali lagi, kami (rakyat) lebih memerlukan pengentasan banjir, keadilan hukum, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan dibanding isu RUU santet. Lebih baik DPR-RI membuat RUU yang berhubungan dengan permasalahan nasional, seperti membantu pengetasan banjir, bencana lain, penegakan hukum terutama hukum terhadap kasus korupsi, pemerataan ekonomi agar tidak lagi terjadi kesenjangan sosial dan ujung-ujung pada tindak kriminal, dan permasalahan sosial lain yang lebih dibutuhkan oleh rakyat...ya rakyat Indonesia ini Bapak-Ibu yang terhormat. Jadi, santet itu bukan permasalahan genting dan sama sekali bukan permasalahan yang diperlukan oleh rakyat Indonesia secara umum saat ini. Santet hanyalah tindak pidana seperti umumnya, andai pun harus dibuat RUU Hukum Pidana Santet cukuplah belajar di Indonesia tanpa harus keluar negeri atau Eropa. 

0 comments:

Poskan Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!