Searching...
Selasa, 19 Februari 2013

Ke Puskesmas Dulu, Baru Nanti Dirujuk Ke Rumah Sakit!


Memang kalau sakit ya ke puskesma dulu
Pernyataan wakil Gubernur DKI Jakarta pada wawancara di salah satu stasiun televisi swasta kedengarannya sadis, ketika Ahok berkata,"ke puskesmas dulu, baru nanti dirujuk ke rumah sakit, jangan langsung ke rumah sakit!" Barulah bila harus mendapat perawatan, puskesmas akan memberi rujukan ke RSUD." Kemudian lanjut Ahok," jika kejadian seperti ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami hanya gubernur dan wakil gubernur, bukan presiden atau menteri."

Menarik sekali kata-kata yang diutarakan oleh wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok tersebut. Meskipun terdengar sadis. tapi itu realistis sekali. Memang seharusnya kita-kita yang merasa tidak punya uang harusnya menjaga kesehatan dengan baik dan jika sakit, ya cukuplah ke puskesmas. Bila memang parah, dari puskesmas barulah kita dirujuk ke rumah sakit umum daerah DKI Jakarta (RSUD) terdekat. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh wakil gubernur DKI Jakarta itu, jika sakit ya ke puskesmas dulu.

Tapi bagaimana bila penyakit itu datang tiba-tiba seperti stroke atau bila yang sakit itu bayi seperti dialami oleh  seorang bayi kembar belum genap seminggu Dera Nuranggraini. Pastinya orang tua Dera kecil itu tidak mengerti apa keluhan dari si kecil, karena hanya menangis dan menangis. Bukan berarti tidak melakukan tindakan preventif seperti seorang yang terkena penyakit campak atau flu. Jika mengikuti perkataan wakil gubernur DKI jakarta, sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Dari rumah ke puskesmas dulu, baru kemudian sekian jam menunggu proses barulah ke rumah sakit umum rujukan puskesmas. Waduh,..bukannya sembuh malah lebih kacau jadinya si bayi.

Pada kejadian meninggalnya bayi yang belum genap sepuluh hari ini serba salah, entah dimana itu? Letak sisi kemanusiaan yang menolak itu perlu dipertanyakan? Minimal ada tindakan pertama untuk situasi darurat, baru kemudian bicara duit. Secara hukum sebenarnya sudah terjadi pelanggaran, bila mengacu pada UUD 45 pasal 28H, seperti kutipan dibawah ini ( sumber lengkap disini)
Dalam Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945  (UUD 1945)  pada Pasal  28H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin,dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan  pemerintah dan pemerintah daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Pancasila dan  UUD 1945, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, dan upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. 
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan  masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk  bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus  menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah  perlu melakukan upaya-upaya untuk  menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan.

Rumah sakit yang menolak itu kan berisi dokter-dokter yang telah disumpah, dan bagian teratas dari sumpah seorang dokter adalah: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Dimana letak perikemanusiaan yang telah diucapkan tersebut?? Sumpah Dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpah Dokter Indonesia didasarkan atas Deklarasi Jenewa (1948) yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah Dokter Indonesia pertama kali digunakan pada 1959 dan diberikan kedudukan hukum dengan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1960. Sumpah mengalami perbaikan pada 1983 dan 1993. Sumpah Dokter Indonesia. 

Dari dua alasan diatas, antara UUD 45 dan sumpah dokter seharusnya tidak ada penolakan dengan alasan apapun itu. Bukankah pelayanan pada tindakan atau protolongan pertama itu tidak ada hubungannya dengan ruang rawat inap yang penuh? Apalagi jika alasannya hanya sekedar yang namanya duit, kemana prikemanusiaan yang mengatas namakan Tuhan?

Saya melihat ada yang sedikit miring nih, maaf bukan pendapat Ahok yang mengatakan, "ya ke puskesmas dulu," tapi pada hukum di Indonesia ini yang memble. Masa pada situasi darurat harus A B C dulu, meskipun itu rumah sakit swasta. Apa ruginya bila memberi pertolongan pertama terlebih dahulu, tanpa harus A B C dulu?  Saya sangat berduka mendengar penolakan rumah sakit pada pasien dalam keadaan darurat, apalagi yang ditolak itu masih belum genap sepuluh hari usianya. Terlalu!

Dari pengalaman tersebut dan perkataan wakil gubernur, sepertinya pihak pemerintah memang harus dilibatkan bukan sekedar pemberian anggaran, tetapi sebuah peraturan perundangan "yang mewajibkan bagi setiap rumah sakit untuk tidak menolak pasien dalam keadaan darurat" Harapan dimasa mendatang adalah, tidak ada lagi kejadian kedua atau kesekian kalinya, seperti Dera Nuranggraini. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, jadi seluruh warga negara berhak untuk memperolehnya.

Mudah-mudahan dengan kepedulian Gubernur Jokowi-Ahok, beliau-beliau itu paling tidak mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan seluruuh rumah sakit untuk tidak beralasan dan menolak pasien dalam keadaan darurat. Lantas, mewajibkan kepada rumah sakit yang berada di DKI Jakarta mendahulukan tindakan penyelamatan pada pasien yang sedang dalam kondisi kritis, seperti yang dialami oleh Dera Nuranggraini. 

Bapak gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang terhormat, penolakan yang terjadi ini sudah melanggar UUD 45 dan sumpah dokter Indonesia. Dan buat para dokter, please deh pecat tuh pegawai ADM rumah sakit yang telah menolak pasien miskin kritis, masa sih lagunya lama Iwan Falas "penjual bensin eceran yang meledak, harus terjadi lagi di tahun 2013. (Lirik Lagu Iwan fals – Ambulance Zig Zag)

Meskipun pernyataan wakil gubernur ynag mengatakan "kalo merasa miskin ya ke puskesmas dulu" itu tidak salah untuk bagi pasien dalam kondisi belum sekarat. Nah jika kondisinya bayi yang belum bisa bicara dan sakit parah seperti kejadian Dera bagaimana itu? Untuk itu, ada baiknya memberi sangsi tegas pada rumah sakit yang  telah menolak tanpa memberi pertolongan pertama pada pasien yang sedang dalam kondisi kritis dengan alasan kamar rawat inap telah penuh. Bukannya menurut di banyak buku sejarah, operasi bisa dilakukan di lapangan dalam kondisi perang dan tidak perlu ruang rawat inap. 

0 comments:

Posting Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!