Searching...
Minggu, 24 Februari 2013

Jokowi itu Gubernur DKI Jakarta, Bukan Jurkam Pilkada


Gubernur Jokowi bukan Jurkam PilkadaJokowi itu Gubernur DKI Jakarta, bukan jurkam pilkada. Sangat bersyukur, pak Jokowi batal berangkat ke Sumatera Utara untuk menjadi juru kampanye (jurkam) calon gubernur Effendi Simbolon pada tanggal 23 - 24 Februari 2013. Kebatalan tersebut karena "Kondisi badannya panas, direkomendasikan dokter tidak bisa berangkat," ujar Anto, orang terdekat Jokowi kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2013).

Saya salah satu yang memilih Jokowi jadi heran bila untuk pemenangan Pilkada provinsi lain harus menggunakan ketenaran dari sosok Jokowi. Padahal sosok Jokowi telah menjadi milik seluruh warga DKI Jakarta tanpa melihat kelompok atau golongan dari partainya. Sepertinya terjadi penurunan tingkat kepercayaan diri, sehingga harus mengimport sosok yang seharusnya netral.

Effendi Simbolon masa tidak mampu melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat SUMUT guna memperoleh kemenangan di Pilkada Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, dengan datangnya Jokowi akan melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat Sumatera Utara. Wah, saya tidak mengerti dengan pola baru ini, dimana sosok gubernur DKI Jakarta, Jokowi akan dijadikan jurkam di provinsi lainnya lagi setelah Jabar. Atau mungkin memang dipersiapkan untuk menjadi jurkam di seluruh provinsi di Indonesia?

Maaf, jujur saja saya sangat menyukai sosok Jokowi, tapi tidak suka melihat pak Jokowi dijadikan jurkam Pilkada di Provinsi lain. Pak Jokowi harus netral, pak Jokowi itu gubernur DKI Jakarta bukan jurkam pilkada. Lebih baik bayar NOAH untuk mengumpulkan massa atau panggil C. Ronaldo untuk ikut kampanye di SUMUT. Bagaimana bila gubernur yang di bantu oleh Jokowi tiba-tiba terlibat kasus korupsi? Atau bagaimana bila tiba-tiba gubernur ynag dibantu kampanye oleh Jokowi itu terlibat kasus tindak pidana? Bukankah ini menjatuhkan nama baik Jokowi?

Pilkada Jabar seharusnya menjadi bahan pemikiran, banyak kritik dilontarkan ketika Jokowi menjadi jurkam cagub-cawagub Rieke-Teten di Pilkada Jabar, bahkan hingga pembesar pun menyindir permasalahan tersebut. Bukan alasan bila Jokowi itu milik partai A atau B,  sehingga Jokowi harus patuh dan manut apa yang digariskan partainya. Pak Jokowi itu Gubernur DKI, bukan jurkam pilkada. Beliau milik seluruh warga Jakarta tanpa melihat partai.

Mohon maaf, kesadaran demokrasi dan cara memilih rakyat Indonesia sudah jauh lebih maju dari masa lampau, jadi background tidak terlalu berpengaruh pada pilihan hati rakyat. Saat ini rakyat Indonesia telah banyak belajar dan terbukti pada kemenangan Jokowi-Ahok di Pilakda DKI jakarta beberapa waktu lalu. Logikanya, seharusnya pemenang Pilkada DKI Jakarta itu adalah Foke-Nara yang didukung oleh hampir seluruh partai, termasuk partai dengan suara terbanyak di DKI Jakarta ini. Itu semua terhempas dan kandas, karena warga Jakarta memilih bukan karena partai, tapi sosok Jokowi-Ahok sebagai penyebabnya. 

Bila kemudian Jokowi harus wara-wiri dijadikan jurkam pilkada provinsi lain, bukannya ini akan menyita sebagai konsentrasi pada wilayah DKI Jakarta. Masa Gubernur DKI Jakarta selain terkenal karena sosoknya, juga terkenal sebagai jurkam pilkada. Wah, jangan dong! Pak Jokowi itu jadi gubernur karena pilihan masyarakat DKI Jakarta, jadi warga Jakarta lebih berhak pada Jokowi daripada partai pengusungnya. Pak Jokowi tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan warga kota jakarta yang begitu besar. Jadi kenapa sekarnag seolah-olah partai pengusung lebih berkuasa daripada masyarakat DKI Jakarta?  Mohon dipertimbangkan kembali bapak dan ibu dari partai pengusung pak Jokowi. Pak Jokowi itu Gubernur DKI Jakarta, bukan jurkam Pilkada.

Sepertinya tujuan dari pemanfaatan Gubernur Jokowi sebagai jurkam, kemungkinan pertama adalah uji elektabilitas dan kedua malah sebaliknya. Apa dugaan pertama ini berkaitan dengan pilpres mendatang atau tidak? Bila memang tujuannya untuk pilpres mendatang pun rasanya tidak perlu harus jadi jurkam, dengan keberhasilan kerja di DKI Jakarta saja sudah akan diperhitungkan di mata seluruh rakyat Indonesia. bagaimana tidak diprehitungkan? DKI Jakarta itu kotanya Indonesia yang dihuni oleh warga dari seluruh Indonesia. lain dari itu juga, DKI Jakarta itu adalah Ibukota Negara Republik Indonesia dan tentu menjadi tolak ukur seluruh provinsi di willayah Indoneisa. 

Kemungkinan kedua ini benar atau salah saya tidak tahu, namanya juga prediksi. Jokowi dijadikan jurkam adalah pengembosan citra sedikit demi sedikit, karena lambat laun masyarakat akan melihat pak Jokowi itu tidak punya pendirian dan hanya mementingkan partainya saja. Mungkin saja ini sengaja dibuat agar tingkat kepercayaan jadi menurun, sehingga tidak cocok dijadikan kandidat pada pilpres 2014 mendatang. Meski tidak menginginkan jabatan presiden, dikuatirkan kinerja Jokowi akan menurun akibat selalu jadi jurkam pilkada. Saya adalah yang tidak setuju pak Jokowi jadi jurkam pilkada dan saya lebih setuju bila pak Jokowi konsentrasi di DKI Jakarta, membenahi Jakarta agar lebih baik. Jokowi itu gubernur DKI Jakarta, bukan jurkam pilkada. 

0 comments:

Posting Komentar

Terima Kasih atas komentarnya, ..Sukses Buat Semua! Mohon maaf, diharap tidak memasukan URL, iklan de el el pada komentar!! Mohon maklum, ..

 
Back to top!